Penyelesaian Constitutional Complaint di Mahkamah Konstitusi

Hingga kini, masih banyak kebijakan maupun tindakan masyarakat dan pejabat yang inkonstitusional. Satu contoh dalam setiap pemilihan umum pada tingkat pusat hingga ke tingkat daerah, masih banyak warga negara yang tidak bisa menyalurkan hak pilihnya. Terdapat tindakan intimidasi terhadap warga agar memilih calon tertentu maupun pemalsuan data pemilih bahkan akses yang cukup sulit untuk mendapatkan informasi yang diinginkan.

Buku ini ditulis dengan tujuan untuk mengetahui kedudukan dan kewenangan MK dalam menyelesaikan constitutional complaint beserta akibat hukum bagi masyarakat atas kewenangan tersebut. Selain itu, agar kita semua menjadi mafhum bahwa lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan constitutional complaint adalah Mahkamah Konstitusi sesuai fungsi utamanya yaitu mengawal konstitusi, penafsir konstitusi, penegak demokrasi, dan penjaga hak asasi manusia. Untuk itu, direkomendasikan agar dilakukan amandemen terhadap UUDNRI Tahun 1945 serta perubahan terhadap Undang-Undang MK dengan memasukkan kewenangan constitutional complaint
di dalamnya.

Diharapkan pustaka ini dapat menambah hasanah keilmuan di kalangan akademisi, praktisi, politisi, pembuat kebijakan, birokrasi, mahasiswa, serta lapisan masyarakat yang tertarik mempelajari hukum tata negara khususnya yang berkaitan dengan kewenangan MK memutus constitutional complaint.