Demokrasi Ala Negeri Para Bedebah

Demokrasi. Apa pun itu, pastinya semata-mata untuk kepentingan rakyat. Dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, itu-kan idealnya teorinya demokrasi, Presiden, Gubernur, Bupati hingga Kepala Desa rakyat yang pilih kok. Itu juga tak cukup, para Penguasa itu masih harus juga diawasi, makanya rakyat juga pilih wakilnya untuk mengawasi, membuat peraturan hingga proses mengganggarkan, Para wakil kita (rakyat) itu tersebar dari Pusat hingga pelosok sebagai yang Ter- hormat” DPD, DPR dan DPRD, bahkan di desa juga ada wakil rakyat di situ yaitu BPD berperan serupa.

Sejatinya rakyatlah empunya Negara ini dalam kontek demokrasi. Para penguasa dan para wakil rakyat yang terhormat itu hanyalah dititip amanah 5 tahunan saja dan 6 tahun untuk Kades oleh rakyat. Urusan- nya adalah mengelola “Negara Kesatuan Republik Indonesia” dari pusat Ibukota hingga ke pelosok Dusun di seantero nusantara ini dengan segala Sumber Daya Alam yang ada untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat.

Setelah 75 tahun berlalu, sejak diproklamasikan 17 Agustus 1945. Nyatanya mayoritas rakyat pemilik Negara ini tak kunjung juga se jahtera. Apa, dan di mana, yang salah? Jangan-jangan, kita hidup di negera demokrasi ala para bedebah, dimana retorika lebih penting dibandingkan dengan realitas.

Buku kumpulan tulisan-tulisan kritis berupa opini dan artikel ini ber- upaya mengupas, sekalgius menguaknya.